Borneohits.com – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara (Barut), Indra Gunawan, memberikan arahan kepada para peserta Seleksi Terbuka (Setler) Jabatan Tinggi Pimpinan Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Kegiatan berlangsung di Aula Setda Muara Teweh, Kamis (11/09/2025), dan diikuti oleh puluhan pejabat yang tengah menjalani tahapan seleksi.
Dalam arahannya, Indra Gunawan menegaskan bahwa seleksi jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan bagi pejabat untuk menunjukkan kapasitas dan integritasnya.
“Saya berharap agar pejabat dapat menunjukkan kemampuan dan potensi sebenarnya, serta memahami bahwa proses seleksi ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan objektif agar hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan peserta.
“Tujuan seleksi adalah untuk meningkatkan kinerja pejabat dan organisasi di pemerintahan. Saya berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan potensi pejabat agar bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi Kabupaten Barito Utara ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Barito Utara, Hj. Sri Hartati, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka telah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), surat pengantar dari Gubernur Kalimantan Tengah, serta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Untuk pejabat Barito Utara yang mengikuti tahapan seleksi berjumlah 44 orang, memasuki tahapan ke-3 uji makalah dan tahapan ke-4 uji wawancara,” ungkapnya.
Sri Hartati menambahkan, seleksi ini bertujuan mengisi tujuh jabatan strategis, yakni Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Sekretaris DPRD (Sekwan).
“Kemudian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” lanjutnya.
Seleksi ini diharapkan menghasilkan pejabat-pejabat yang profesional, berintegritas, dan siap mendukung kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (red)
