Borneohits.com – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara (Barut), Muhlis, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang digelar di Desa Pararapak, Kabupaten Barito Selatan, Sabtu (27/4/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, usai melakukan peninjauan lokasi banjir bersama jajaran Forkopimda, Kabinda, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Bupati Barito Selatan, Bupati Murung Raya, Pj. Bupati Barito Utara, dan Wakil Bupati Barito Timur, guna membahas langkah terpadu penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di DAS Barito.
Dalam arahannya, Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak. “Dalam menghadapi musibah banjir ini harus bersatu-padu seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir secara tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Agustiar menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan mengusulkan pembangunan bendungan waduk kepada Kementerian PUPR guna mengatasi banjir di kawasan DAS Barito. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah cepat Gubernur Kalimantan Tengah. “Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Barito Utara yang terdampak banjir,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhlis juga melaporkan bahwa pihaknya telah mendirikan posko-posko penampungan banjir di sejumlah wilayah terdampak, serta meminta perhatian terkait kondisi jalan nasional dan provinsi di Barito Utara yang membutuhkan penanganan.
Hal ini dinilai penting untuk memperlancar distribusi logistik bantuan dan menjaga kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat.
Rapat koordinasi ini menjadi komitmen bersama antar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk terus bersinergi dalam menangani dampak banjir serta menyiapkan langkah antisipasi bencana di masa mendatang. (red)
