Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025.
Ajakan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan,, dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Lahei dan Lahei Barat, Selasa (15/7/2025).
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum meninjau langsung kesiapan pelaksanaan PSU di tingkat kecamatan dan desa.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty Rusli, unsur Forkopimda, Sekda Muhlis, jajaran OPD, aparat TNI/Polri, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
“Masyarakat memiliki peran besar untuk ikut menjaga proses PSU tetap jujur dan adil. Laporkan jika ada pelanggaran. Ini demi demokrasi yang sehat dan pembangunan daerah yang lebih baik,” tegas Indra Gunawan.
Ia menambahkan, meski Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI akan bekerja maksimal menangani potensi pelanggaran, keterlibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif tetap menjadi benteng utama.
Selain mengajak masyarakat mengawal PSU, Pj Bupati juga menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif, terutama menjelang dan saat hari pemungutan suara.
Ia mengingatkan bahaya penyebaran hoaks dan isu berbasis SARA yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Kita ingin PSU menjadi ajang pembelajaran demokrasi, bukan medan konflik. Jauhi hoaks, waspadai isu-isu SARA, dan mari kita jaga Barito Utara tetap damai,” ujarnya.
Ia juga berharap sosialisasi yang digencarkan jajaran Bawaslu di semua tingkatan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap aturan pemilu sekaligus menumbuhkan budaya anti-politik uang dan anti-provokasi.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Barito Utara dalam memastikan PSU berjalan sesuai prinsip jujur, adil, dan damai, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kemurnian suara rakyat dan kualitas demokrasi lokal. (red)
