Pemkab Barut Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi Lewat Peluncuran MCP 2025

Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan mengikuti peluncuran Indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (5/3/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat Pemkab Barito Utara dari Ruang Rapat Setda Lantai I, termasuk Pj Sekda Jufriansyah, Inspektur Kabupaten, serta kepala perangkat daerah terkait.

Pj Sekda Barito Utara, Jufriansyah, menegaskan bahwa peluncuran MCP ini menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

“Dengan diluncurkannya MCP 2025, diharapkan Pemkab Barito Utara dan seluruh instansi terkait dapat semakin optimal dalam melaksanakan pencegahan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

MCP merupakan sistem monitoring yang mulai diterapkan sejak 2018, hasil kolaborasi antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri.

Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, mengingatkan bahwa pelaksanaan MCP tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan skor yang tinggi, tetapi juga harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

“Harapannya, MCP yang kini dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang paralel dengan yang ada di lapangan. Jangan sampai MCP skor nilainya tinggi namun berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya pencegahan yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

“Meskipun sering dianggap sepele, pencegahan secara preventif harus tetap diutamakan. Penindakan adalah langkah terakhir yang memberi efek jera,” tegasnya.

Melalui peluncuran MCP 2025 ini, Pemkab Barito Utara berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal serta memperkuat integritas birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. (red)

Bagikan Berita Ini