Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong reformasi birokrasi yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Hal ini tercermin dalam ajang Seminar Proyek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang digelar di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Timur, Selasa (8/7/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Muhlis, hadir sebagai mentor utama dalam forum tersebut.
Ia memberikan evaluasi sekaligus dukungan penuh terhadap proyek perubahan yang dipresentasikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Suparmi A. Aspian.
Suparmi mengusung gagasan berjudul “Strategi Pemberdayaan BUMDES/BUMDESMA dalam Memotong Mata Rantai Distribusi Bahan Pangan Bersama PERUSDA”.
Terobosan ini berupaya menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan BUMDES Bersama sebagai garda terdepan dalam memperkuat ketahanan pangan melalui distribusi yang lebih efisien.
“BUMDES dan BUMDESMA dapat menjadi garda terdepan dalam mengontrol harga dan ketersediaan pangan. Kolaborasi dengan PERUSDA akan memangkas rantai distribusi yang selama ini menyulitkan petani dan masyarakat,” ujar Suparmi saat presentasi.
Sekda Muhlis menilai proyek ini memiliki potensi besar, namun harus dipastikan berlanjut hingga tahap implementasi.
Menurutnya, inovasi kebijakan tidak boleh berhenti pada wacana seminar, melainkan diuji langsung di lapangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa.
“Proyek perubahan ini punya dampak langsung jika dijalankan dengan serius. Kita bicara soal ekonomi desa, stabilitas harga, dan akses pangan – ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegas Muhlis seusai acara.
Ia menambahkan, setiap inovasi birokrasi harus bermuara pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar laporan administratif.
Dengan penguatan peran BUMDES dan sinergi bersama Perusda, diharapkan distribusi pangan di Barito Utara menjadi lebih efisien, adil, dan berpihak kepada petani serta masyarakat kecil.
Seminar PKN II ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian pendidikan kepemimpinan nasional yang menekankan pada lahirnya proyek perubahan aplikatif sebagai wujud nyata reformasi birokrasi. (red)
