Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dengan mengikuti peluncuran Indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual, Rabu (5/3/2025).
Kegiatan yang digelar melalui Zoom tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat daerah dari Ruang Rapat Setda Lantai I, termasuk Inspektur Kabupaten, Kepala Diskominfo dan Persandian, Kepala BKPSDM, serta beberapa kepala perangkat daerah lainnya.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Barito Utara, Jufriansyah, menyampaikan bahwa peluncuran MCP 2025 menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan internal dan upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh.
“Dengan adanya MCP 2025, kami berharap upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Barito Utara semakin optimal. Implementasi MCP diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Jufriansyah.
MCP merupakan instrumen pengawasan yang telah diterapkan sejak 2018, hasil sinergi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, mengingatkan agar penerapan MCP tidak hanya fokus pada pencapaian nilai tinggi, melainkan juga berdampak langsung di lapangan.
“Jangan sampai MCP hanya menghasilkan skor tinggi, tetapi kenyataannya di lapangan tidak mencerminkan hal tersebut,” tegasnya.
Senada dengan itu, Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya keseimbangan antara pencegahan dan penindakan dalam memberantas korupsi.
“Pencegahan yang paling efektif memang penindakan. Namun, langkah preventif tetap harus menjadi prioritas utama sebelum tindakan represif dilakukan,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan, Irjen Kemendagri juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Barito Utara telah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Peluncuran MCP 2025 ditandai dengan seremoni simbolis berupa peniupan peluit oleh sejumlah pimpinan instansi pusat, menandai dimulainya komitmen bersama dalam membangun pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi. (red)
