Borneohits.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Barito Utara (Barut), Jufriansyah, mengikuti rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025 bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (13/2/2025).
Rapat ini turut dihadiri Kepala Inspektorat, BPKA, dan Ketua Tim BPKP, serta berlangsung di Aula Setda Lantai I.
Kepala BPKP Provinsi Kalteng, Ilham Nurhidayat, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran daerah kini menjadi fokus nasional, termasuk di Kalimantan Tengah.
“Kami (BPKP) diminta untuk melaksanakan pengawasan dan peningkatan kualitas perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah tahun 2025,” ungkap Ilham.
Ia menambahkan bahwa penguatan perencanaan dan penganggaran sangat penting dilakukan secara berkelanjutan, terlebih di tengah masa transisi kepemimpinan daerah yang sedang berlangsung.
“Pemerintah daerah harus memprioritaskan isu-isu penting yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, khususnya di masa transisi seperti sekarang,” ujarnya.
Ilham juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi berbagai daerah. Menurutnya, ada daerah yang telah mandiri secara fiskal, namun sebagian besar masih sangat bergantung pada transfer dari pusat.
“Dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, BPKP diharapkan membantu daerah untuk menyusun prioritas belanja berdasarkan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Barito Utara, Jufriansyah, menegaskan pentingnya penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang terarah dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.
“RPJMD adalah peta kita untuk lima tahun ke depan, yang harus diselaraskan dengan target pembangunan nasional,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPK, dan Bappeda dalam menyusun perencanaan yang berorientasi pada pembangunan prioritas serta mengedepankan evaluasi berkala oleh Inspektorat dan APIP.
“Monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat dan APIP menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran,” tutup Jufriansyah. (red)
