Borneohits.com — Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut), Patih Herman AB, mendorong agar segera dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah guna mencari solusi terbaik terkait persoalan tenaga kerja non-ASN di daerah itu.
Dorongan ini disampaikannya usai melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian PANRB beberapa waktu lalu.
“Kami ingin masalah ini segera mendapatkan solusi nyata. Oleh karena itu, kami mendorong agar segera dilaksanakan RDP dengan pihak eksekutif dan SOPD terkait,” kata Patih Herman AB, Selasa (4/2/2025).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, persoalan tenaga non-ASN tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Menurutnya, perlu duduk bersama antara legislatif dan eksekutif untuk membahas langkah strategis, termasuk kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer di Barito Utara.
“Kita harus duduk satu meja, membahas kebijakan yang terbaik untuk tenaga non-ASN agar mereka tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Diketahui, RDP terkait tenaga non-ASN ini telah dijadwalkan pada Senin, 10 Februari 2025.
Lebih lanjut, Athink sapaan akrab Patih Herman AB, menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD dan Pemda dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait status tenaga honorer.
“Jangan sampai tenaga honorer ini terus berharap tanpa ada kejelasan. Kita harus memberikan kepastian, apakah dalam bentuk pengangkatan, skema PPPK, atau solusi lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya. (red)
