Borneohits.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi lapangan dan justru menghambat laju pembangunan daerah.
Kritik itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP, H. Taufik Nugraha, yang menilai stagnasi pembangunan Barito Utara salah satunya dipicu oleh aturan tata ruang yang sudah usang.
“Banyak aspirasi masyarakat tidak bisa ditindaklanjuti hanya karena terkendala oleh aturan ruang yang sudah usang. Ini harus segera dievaluasi total,” tegas Taufik, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, berbagai persoalan muncul akibat kebijakan ruang yang tak kunjung diperbarui.
Tumpang tindih lahan, konflik kepentingan antar sektor, hingga terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar disebut sebagai dampak langsung dari regulasi yang tidak sinkron dengan perkembangan wilayah.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya investor yang kabur, tapi masyarakat lokal juga akan terus dirugikan karena pembangunan tidak merata,” tambahnya.
Fraksi PDIP mendorong agar evaluasi RTRW dilakukan secara menyeluruh dan terbuka. Taufik menegaskan, tata ruang tidak boleh hanya disusun di atas meja birokrasi, melainkan harus mendengar aspirasi masyarakat di lapangan.
“Perumahan, ekonomi lokal, hingga akses jalan masih banyak yang terbengkalai. Itu terjadi karena arah pembangunan kita tidak sinkron dengan realitas kebutuhan warga,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Fraksi PDIP menempatkan revisi RTRW sebagai salah satu agenda prioritas pembahasan legislatif.
Taufik menekankan bahwa tata ruang bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut arah masa depan pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar soal teknis tata ruang, tapi menyangkut arah masa depan pembangunan Barito Utara. Jangan sampai tata ruang justru jadi penghambat kemajuan,” pungkasnya.
Dengan desakan tersebut, DPRD diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, agar tata ruang Barito Utara mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata. (red)
