Borneohits.com — Wakil Ketua II DPRD Barito Utara (Barut), Hj Henny Rosgiaty Rusli, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh tenaga honorer sebelum mereka menggelar aksi demo damai di depan gedung DPRD, Senin (10/2/2025).
“Beberapa waktu lalu saya bersama Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya melakukan konsultasi. Hal ini yang kami pikirkan adalah memikirkan nasib bapak dan ibu semua yang ada disini,” kata Hj Henny Rosgiaty Rusli di hadapan para honorer yang menggelar aksi damai.
Henny menjelaskan bahwa sebelumnya DPRD Barito Utara telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Menpan RB, dan Depdagri terkait masalah tenaga honorer. Namun, menurutnya, pihak DPRD menginginkan agar pemerintah daerah ikut terlibat dalam diskusi untuk mencari solusi bersama.
“Jadi kita sama-sama berjuang. Saya bisa mengerti perasaan bapak dan ibu yang ada disini, karena yang dua tahun bisa lolos, tiga tahun lolos, ya kalah lah yang kita sudah berumur ini melawan anak-anak yang masih muda,” ujar Hj Henny.
Ia juga menekankan pentingnya adanya kebijakan yang jelas dan berharap agar para honorer yang hadir bisa berpartisipasi dalam pertemuan untuk mencari solusi terbaik.
“Seharusnya ada kebijakan, seperti apa nanti kebijakannya, nanti kita bicarakan dan kami minta perwakilannya 10 orang, kita berbicara di dalam dan mencari kesimpulan-kesimpulan serta mencari solusi terbaik bagaimana untuk hal ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Honorer (FKH) R2 dan R3 Kabupaten Barito Utara, Muhammad Anan, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan mereka untuk mendapatkan kejelasan terkait status pekerjaan mereka.
“Kami hanya menyampaikan dan menyuarakan aspirasi kami. Kami ini hanyalah honor R2 dan R3 yang dinyatakan tidak mendapat formasi, kami menuntut kejelasan, bagaimana skema paruh waktu yang ada saat ini,” kata Anan didampingi Apit, salah satu tenaga honorer di Setda Barito Utara.
Anan juga mengungkapkan bahwa jika skema paruh waktu bukan solusi, pihaknya meminta agar honorer R2 dan R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu.
“Hanya 500 orang kami, dan kami minta diusulkan. Dan jika dilihat berdasarkan Surat Menpan RB No 16 dinyatakan pengangkatannya berdasarkan evaluasi kinerja, evaluasi pimpinan, kurang apa lagi kami ini,” katanya.
Apit menambahkan bahwa pihaknya berharap agar jika anggaran memungkinkan, honorer R2 dan R3 yang tergabung dalam FKH Barito Utara dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu.
“Kami meminta jika memang ketersediaan anggaran terpenuhi, mohon kiranya honorer R2 dan R3 yang tergabung dalam FKH Barito Utara untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu,” pungkasnya. (red)
