Borneohits.com – Kabupaten Barito Utara mencatat capaian membanggakan berupa surplus anggaran sebesar Rp519,18 miliar dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Fakta ini terungkap dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD Barito Utara, Senin (8/9/2025), saat Penjabat (Pj) Bupati Indra Gunawan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Di hadapan Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, unsur Forkopimda, Sekda, kepala perangkat daerah, dan anggota dewan, Indra menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban ini menjadi wujud akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,79 triliun atau 105,81 persen dari target, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp2,27 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Ini menghasilkan surplus yang signifikan,” jelas Indra Gunawan.
Namun, keberhasilan surplus itu masih dibarengi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan 2024.
Indra menekankan, pencapaian ini harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh untuk menuju perbaikan.
“Kita bersyukur atas capaian ini, namun evaluasi dan perbaikan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi BPK. Target kita jelas: meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun berikutnya,” tegasnya.
Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menegaskan pihak legislatif tidak akan tinggal diam dalam mengawal pertanggungjawaban keuangan daerah. Ia menekankan bahwa surplus besar yang diperoleh harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan. Kami ingin pengelolaan keuangan daerah benar-benar berpihak pada rakyat dan sesuai prinsip good governance,” ujar Mery.
Lebih lanjut, Mery menyebutkan bahwa DPRD siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara nyata, bukan hanya formalitas laporan.
Baginya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar tata kelola keuangan di Barito Utara semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (red)
