Borneohits.com – Minimnya akses pembiayaan formal di wilayah perhutanan sosial menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut).
Hal ini mencuat setelah kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Komunitas Masyarakat Sekitar Hutan di Wilayah Perhutanan Sosial Tahun 2025, yang digelar Kamis (25/9/2025) di Aula Bappedarida Muara Teweh.
Kegiatan yang merupakan hasil sinergi antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara ini mendapat apresiasi dari legislatif.
Namun, DPRD menekankan pentingnya tindak lanjut yang lebih konkret agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa dan kawasan hutan.
Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, menegaskan bahwa inisiatif sosialisasi sangat penting, tetapi belum cukup jika tidak diikuti dengan langkah sistematis dalam memperluas jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama ke wilayah terpencil yang selama ini terpinggirkan dari layanan keuangan formal.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini, tapi harus ada kesinambungan. Sosialisasi saja tidak cukup. Pemerintah daerah dan perbankan harus hadir lebih dekat ke masyarakat desa dan kawasan hutan,” tegas Ardianto.
Menurutnya, tantangan utama pelaku UMKM di kawasan perhutanan sosial bukan hanya minimnya informasi, tetapi juga hambatan struktural seperti jauhnya jarak dengan lembaga keuangan, keterbatasan akses digital, hingga kurangnya pendampingan usaha.
“Pelaku usaha di wilayah seperti ini sering tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengakses KUR. Ini harus dijawab dengan program nyata, bukan sekadar penyuluhan di kota,” lanjutnya.
Legislator tersebut juga menekankan bahwa masyarakat sekitar hutan perlu diposisikan sebagai pelaku ekonomi yang aktif dan mandiri, bukan sekadar penerima bantuan atau penonton pembangunan.
“Kita ingin mereka mandiri dan berdaya saing. KUR bisa jadi alat dorong, tapi harus dipastikan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan dan siap menjalankan usaha produktif,” ujarnya.
Dengan dorongan dari DPRD, program pembiayaan inklusif diharapkan mampu mempercepat pemberdayaan masyarakat di kawasan perhutanan sosial, sehingga mampu memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Barito Utara. (red)
